PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN INTERIM, PELAPORAN EMITEN BEPROSES IPO, LAPORAN YANG HARUS DISIAPKAN UNTUK IPO DAN RIGHT ISSUES

PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN INTERIM,

PELAPORAN EMITEN BEPROSES IPO,

 LAPORAN YANG HARUS DISIAPKAN UNTUK IPO DAN RIGHT ISSUES

A.                Pendahuluan

Dengan semakin dinamisnya perubahaan keadaan ekonomi dan bisnis, para pemangku kepentingan (stakeholder), khususnya para pelaku di pasar modal memerlukan informasi keuangan yang semutakhir mungkin. Sehubungan dengan itu disamping dengan laporan keuangan tahunan, entitas diminta dan untuk entitas yang terdaftar di bursa efek diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan interim.

B.                 Laporan Keuangan Interim

1.                  Pengertian Laporan Keuangan Interim

Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang disajikan untuk satu periode interim. Yang dimaksud dengan periode interim adalah suatu periode keuangan yang lebih pendek daripada periode satu tahun buku penuh.

2.                  PSAK yang mengatur Laporan Keuangan Interim

PSAK 3 mengatur mengenai standar penyusunan laporan keuangan interim untuk entitas yang diwajibkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya pasar modal dan bursa efek. Sedangkan untuk jenis usaha tertentu, seringkali diatur cara penyusunan dan pelaporan laporan interim tersendiri oleh regulator dibidang usaha tertentu, misalnya perbankan yang harus tunduk pada peraturan yang ditentukan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia.

3.                  Konsep Laporan Keuangan Interim

Konsep laporan keuangan interim yaitu bagian integral atau tak terpisahkan dari laporan tahunan, berarti prinsip, metode pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan interim haruslah sesuai dan berkisnambungan dengan laporan keungan tahunan.

Dalam PSAK 3 laporan interim menerapkan dua prinsip dasar

1.      Prinsip “kebijakan akuntansi yang sama”, dimana suatu perusahan diwajibkan untuk menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dalam laporan keuangan interimnya sebagaimana diterapkan untuk laporan keuangan tahunannya.

2.      Prinsip “year to date” (Laporan interim harus mencakup periode awal sejak awal tahun buku sampai dengan periode interim terakhir yang dilporkan) dimana frekuensi pelaporan yang dilakukan suatu perusahaan tidak boleh mempengaruhi pengukuran hasil tahunan.

Dalam menerapkan prinsip ini entitas perlu memperhatikan ketentuan ISAK 17 mengenai pelaporan keuangan interim dan penurunan nilai

Suatu perusahaan harus menerapkan ISAK 17 untuk goodwill secara prospektif dari tanggal ketika perusahaan tersebut pertama kali menerapkan PSAK 48 (Penurunan Nilai Aset).

Perusahaan harus menerapkan ISAK 17 untuk investasi dalam instrument ekuitas atau dalam asset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan secara prospektif dari tanggal ketika perusahaan tersebut pertama kali menerapkan kriteria pengukuran PSAK 55 (istrumen keuangan: pengakuan dan pengukuran).

ISAK 17 Juga mengatur tentang dapat tidaknya suatu perusahaan membalikkan kerugian penurunan nilai pada goodwill dan investasi dalam instrument ekuitas dan asset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan yang diakui dalam suatu periode interim.

Namun ada tiga kondisi dimana tidaklah mungkin untuk menerapkan prinsip kebijakan “akuntansi yang sama” maupun prinsip “year to date”. Jika prinsip kebijakan “akuntansi yang sama diterapkan”, maka prinsip “year to date” tidak akan diterapkan begitu sebalikanya.

Tiga kondisi atau keadaan yang membuat kedua prinsip akuntansi yang sama dan year to date bertentangan

1.      Kerugian penurunan nilai pada goodwill dan pemulihannya berdasarkan PSAK 48

PSAK 48 mensyaratkan agar kerugian penurunan nilai pada goodwill dibebankan ke laporan laba rugi komprehensif, tetapi tidak boleh membalikkan kerugian penurunan nilai.

Contoh

Tahun 2012, PT. XYZ (Yang tahun bukunya berakhir pada 31 Desember) mengakuisisi 100 % PT. ABC (Perusahaan dalam bisnis supermarket) dengan harga beli sebesar 10 Miliar. Pada tanggal akuisisi, nilai wajar asset neto PT. ABC adalah 8 miliar. (Goodwill pada konsolidasi karenanya adalah 2 miliar)

Pada awal tahun 2013 akibat pengalihan jalur lalu lintas, bisnis supermarket PT. ABC terkena dampak buruk. Pada tanggal 31 Maret 2013, jumlah yang dipulihkan PT. ABC diestimasi sebesar 8,5 miliar

Diakhir tahun 2013 pemerintah membangun jalan tersendiri yang menghubungkan supermarket PT. ABC dengan area pemukiman utama, dan bisnis supermarket PT. ABC mulai pulih. Pada 31 Desember 2013, jumlah yang dapat dipulihkan PT. ABC diestimasi lebih dari 10 miliar.

Dalam contoh ini, jika PT. XYZ membuat laporan triwulan, PT. XYZ harus mencatat kerugian penurunan nilai goodwill sebesar 1,5 miliar (dalam laporan triwulan awalnya dan laporan keuangan terakhirnya). Jika PT. XYZ tidak membuat laporan triwulanan, maka tidak ada kerugian penurunan nilai goodwill dalam laporan keuangan terakhirnya. Hal ini sejalan dengan prinsip “kebijakan akuntansi yang sama” tetapi tidak sejalan dengan prinsip “year to date” PSAK 3

Supaya sejalan dengan prinsip “year to date”, PT. XYZ (dengan menganggap perusahaan ini membuat laporan triwulan) harus membalikkan kerugian penurunan nilai goodwill dalam laporan triwulan keempatnya. Namun hal ini tidak sejalan dengan kebijakan akuntansi yang sama dari PSAK 3.

Dalam contoh ini tidaklah mungkin untuk menerapkan prinsip kebijakan akuntansi yang sama dan prinsip “year to date” PSAK 3. ISAK 17 menetapkan bahwa prinsip kebijakan akuntansi yang sama diterapkan dalam kasus seperti ini.

2.      Kerugian penurunan nilai pada investasi dalam asset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan dan pemulihannya berdasarkan PSAK 55. Pada investasi dalam asset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan, PSAK 55 mewajibkan kerugian penurunan nilai dibebankan ke laporan laba rugi komprehensif, tetapi tidak boleh mebalikkan kerugian penurunan nilai.

Contoh: pada tahun 2012, PT A (yang tahun bukunya berakhir pada 31 Desember) mengakuisisi saham PT. B dengan harga beli Rp. 100.000.000.  PT. A berpendapat bahwa nilai wajar dari investasi dalam PT. B tidak bisa diukur secara andal dan karenanya dicatat investasi pada biaya perolehan. Pada Maret 2013, hampir 50 % asset PT. B yang mencakup pabrik dan fasilitas produksi habis terbakar tanpa asuransi. Di akhir tahun 2013 api diketahui berasal dari perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab, dan PT. B berhasil menutup kerugian kebakaran tersebut.

Dalam contoh ini jika PT. A membuat laporan triwulan, perusahaan tersbut harus menetapkan kerugian penurunan nilai dalam investasinya sebesar Rp. 50.000.000 (dalam laporan triwulan pertamanya dan laporan keungan terakhirnya).

 Jika PT. A tidak membuat laporan triwulanan, maka tidak ada kerugian penurunan nilai dalam laporan keuangan terakhirnya. Hal ini sejalan dengan prinsip kebijakan akuntansi yang sama, namun tidak sesuai dengan prinsip year to date PSAK 3.

Supaya sejalan dengan prinsip year to date, PT. A (dengan menganggap bahwa PT. A membuat laporan triwulan keempatnya) harus membalikkan kerugian penurunan nilai dalam laporan triwulan keempatnya. Namun, hal ini tidak sejalan dengan prinsip “kebijakan akuntansi yang sama” PSAK 3.  

Dalam kasus ini tidaklah mungkin untuk menerapkan prinsip kebijakan akuntansi yang sama dan prinsip “year to date” PSAK 3. ISAK 17 menetapkan bahwa prinsip kebijakan akuntansi yang sama diterapkan dalam kasus seperti ini.

3.      Kerugian penurunan nilai pada investasi ekuitas “tersedia untuk dijual” dan pemuliahannya berdasarkan PSAK 55. Untuk investasi dalam sekuritas ekuitas yang diklasifikasikan sebagai “tersedia untuk dijual” PSAK 55 mensyaratkan pembalikan kerugian penurunan nilai dibawa ke ekuitas

Pada januari 2012 PT. ABC (dengan tahun buku yang berakhir 31 Desember) mengakuisisi 100.000 saham biasa PT. LMN dengan harga beli Rp. 180.000.000. Saham tersebut diakuisi sebagai investasi jangka panjang dan diklasifikasikan sebagai investasi “tersedia untuk dijual”. Pada bulan Februari 2012 pabrik dan fasilitas produksi PT. LMN habis terbakar dan tidak diasuransikan, dan pada 31 Maret, saham biasa PT. LMN memiliki kuotasi harga sebesar Rp. 800 per saham.

Pada desember 2012, diketahui kebakaran tersebut disebabkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan PT. LMN mampu menutupi kerugian kebakaran dari pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut. Sehingga harga saham PT.LMN pun membaik dan ditutup pada harga Rp. 1500 per saham pada 31 Desember 2012.

Dalam contoh ini jika PT. ABC membuat laporan triwulan, maka laba rugi komprehensifnya untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012 akan membebankan kerugian kerugian penurunan nilai sebesar Rp. 100.000.000 {Rp. 180.000.000 –( Rp.800 x 100.000 lbr)}, sedangkan laporan perubahan ekuitasnya akan dikreditkan dengan keuntungan nilai pasar (mark-to-mark)  sebesar Rp. 70.000.000 { (Rp. 1500 – Rp 800) x 100.000 lbr}. Namun jika PT. ABC tidak membuat laporan triwulan, maka tidak ada kerugian penurunan nilai yang dibebankan ke laporan lana rugi komprehensif untuk tahun yang berakhir Desember 2012, sedangkan laporan perubahan dalam ekuitas akan didebitkan dengan kerugian nilai pasar sebesar Rp. 30.000.000 (Rp. 100.000.000 – Rp. Rp. 70.000.000). Hal ini sejalan dengan prinsip “kebjakan akuntansi yang sama” tetapi tidak sejalan dengan prinsip “year to date” PSAK 3

Supaya sejalan dengan prinsip year to date, PT. ABC (dengan menganggap perusahaan membuat laporan triwulan) harus membalikkan kerugian penurunan nilai dalam laporan keuangan komprehensif triwulan keempat. Namun hal ini tidak sejalan dengan prinsip “kebijakan akuntansi yang sama” PSAK 3.

Dalam kasus ini tidaklah mungkin untuk menerapkan prinsip kebijakan akuntansi yang sama dan prinsip “year to date” PSAK 3. ISAK 17 menetapkan bahwa prinsip kebijakan akuntansi yang sama diterapkan dalam kasus seperti ini.

Untuk mengatasi permasalahan pertentangan antara prinsip “kebijakan akuntansi yang sama” dan prinsip “year to date” dalam tiga kondisi diatas maka ISAK 17 menetapkan bahwa dalam ketiga kondisi atau keadaan diatas prinsip yang harus diterapkan adalah “kebijakan akuntansi yang sama” (dan tidak menerapkan prinsip “year to date”)

4.                  Yang Menyusun Laporan Keuangan Interim

PSAK 3 tidak mengatur entitas mana yang harus menyusun laporan keuangan interim. Jika suatu entitas memilih untuk menyampaikan laporan keuangan interim sesuai dengan SAK, maka manajemen entitas tersebut harus tunduk pada pengaturan mengenai penyampaian laporan keuangan interim dalam PSAK 3.

Namun Bapepam dan LK sebagai regulator pasar modal, melalui peraturan Bapepam dan LK No. X.K.2 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik, menetapkan bahwa setiap emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan Laporan Keuangan Tengah Tahunan (LKTT) atau Laporan Keuangan Interim ke Bapepam.

5.                  Format dan Isi Laporan Keuangan Interim   

Terdapat dua pilihan bagi entitas dalam menyajikan laporan keuangan interim yaitu

1.      Laporan Keuangan Interim Lengkap

Jika entitas menerbitkan laporan keuangan interim lengkap, maka format dan isi laporan keuangan interim harus disusun sesuai dengan ketentuan dalam PSAK 1. Peraturan Bapepam dan LK X.K.2 menetapkan bahwa dalam menyajikan LKTT emiten wajib menyajikan laporan keuangan interim secara lengkap. Dengan demikian format dan isi laporan keuangan interim tersebut harus sesuai dengan pengaturan dalam dalam PSAK 1, kecuali terkait dengan periode perbandingan mengikuti pengaturan dalam PSAK 3.

2.      Laporan keuangan interim ringkas

Jika entitas memilih menerbitkan laporan keuangan interim ringkas, maka PSAK 3 mengatur komponen minimum laporan keuangan interim sebagai berikut

a.       Laporan posisi keuangan (neraca) ringkas

b.      Laporan laba rugi komprehensif ringkas

c.       Laporan perubahan ekuitas ringkas

d.      Laporan arus kas ringkas

e.       Catatan atas laporan keuangan pilihan atau tertentu

6.                  Periode Laporan Keuangan Interim Yang Harus Disajikan

Agar laporan laba rugi komprehensif lebih informatif dan lebih berdaya guna untuk evaluasi dan prediksi, perlu diperbandingkan dengan periode sebelumnya. Perbandingan dengan periode mana akan memberikan makna informasi yang berbeda.

PSAK 3 mengatur periode perbandingan untuk laporan keuangan interim

Laporan Keuangan	Periode Berjalan	Periode Komparatif
Laporan Posisi Keuangan	Pada akhir periode interim berjalan	Per akhir tahun buku sebelumnya
Laporan Laba Rugi Komprehensif	Periode interim berjalan dan kumulatif untuk tahun buku berjalan sampai tanggal interim	Periode interim yang sama untuk tahun buku sebelumnya dan kumulatif sampai tanggal interim untuk tahun buku sebelumnya
Laporan perubahan Ekuitas	Kumulatif untuk tahun buku berjalan sampai tanggal interim	Kumulatif sampai tanggal interim untuk tahun buku sebelumnya
Laporan Arus Kas	Kumulatif untuk tahun buku berjalan sampai tanggal interim	Kumulatif sampai tanggal interim untuk tahun buku sebelumnya

Contoh: jika entitas menyajikan laporan keuangan interim kuartal pertama tahun 2012 (Jan-Maret 2012), maka periode yang disajikan adalah

Laporan Keuangan	Periode Berjalan	Periode Komparatif
Laporan Posisi Keuangan	31 Maret 2012	31 Desember 2011
Laporan Laba Rugi Komprehensif	Untuk periode 3 bulan berakhir 31 Maret 2012	Untuk periode 3 bulan berakhir 31 Maret 2011
Laporan Perubahan Ekuitas	Untuk periode 3 bulan berakhir 31 Maret 2012	Untuk periode 3 bulan berakhir 31 Maret 2011
Laporan Arus Kas	Untuk periode 3 bulan berakhir 31 Maret 2012	Untuk periode 3 bulan berakhir 31 Maret 2011

Sedangkan jika entitas menyajikan laporan interim untuk kuartal kedua 2012 (April-Juni 2012), maka periode yang disajikan adalah

Laporan Keuangan	Periode Berjalan	Periode Komparatif
Laporan Posisi Keuangan	30 Juni 2012	31 Desember 2011
Laporan Laba Rugi Komprehensif	Untuk periode 3 bulan yang berakhir 30 Juni 2012 Untuk periode 6 bulan berakhir 30 Juni 2012	Untuk periode 3 bulan yang berakhir 30 Juni 2011 Untuk periode 6 bulan berakhir 30 Juni 2011
Laporan Perubahan Ekuitas	Untuk periode 6 bulan berakhir 30 Juni 2012	Untuk periode 6 bulan berakhir 30 Juni 2011
Laporan Arus Kas	Untuk periode 6 bulan berakhir 30 Juni 2012	Untuk periode 6 bulan berakhir 30 Juni 2011

Untuk laporan keuangan interim ringkas terdapat catatan atas laporan keuangan pilihan atau tertentu, catatan atas laporan keuangan pilihan atau tertentu, atas dasar periode awal tahun buku sampai periode interim terakhir yang dilaporkan, yang disajikan disajikan dalam laporan keuangan interim, dimana dalam catatan atas laporan keuangan pilihan atau tertentu harus mencakup hal-hal dibawah ini:

a.       Suatu pernyataan bahwa kebijakan akuntansi dan metode perhitungan yang sama digunakan dalam laporan keuangan interim sebagaimana laporan keuangan tahunan terkini atau, jika kebijakan atau metode tersebut telah diubah, suatu penjelasan tentang sifat dan dampak dari perubahan tersebut, dinyatakan disini.

b.      Keterangan penjelasan dan sifat musiman atau siklus operasi interim

c.       Sifat dan jumlah pos-pos yang memengaruhi asset liabilitas, ekuitas, laba bersih, atau arus kas yang tidak biasa yang disebabkan oleh sifat, ukuran atau kejadiannya.

d.      Sifat dan jumlah perubahan estimasi jumlah yang dilaporkan dalam periode-periode interim sebelum tahun buku berjalan atau perubahan estimasi jumlah yang dilaporkan pada tahun buku sebelumnya, jika perubahan tersebut memiliki dampak material dalam periode interim berjalan.

e.       Penerbitan, pembelian kembali, dan pembayaran kembali efek utang dan efek ekuitas.

f.       Deviden yang dibayarkan (agregat per saham) secara terpisah untuk saham biasa dan saham lainnya

g.      Pendapatan segmen dan hasil segmen untuk segmen usaha atau segmen geografis, yang dilaporkan sebagai segmen primer berdasarkan PSAK 5; segmen operasi.

h.      Peristiwa material setelah akhir periode interim yang belum tercemin dalam laporan keuangan untuk periode interim tersebut

i.        Dampak perubahan komposisi perusahaan selama periode interim

j.        Perubahan liabilitias kontijensi atau asset kontijensi sejak akhir periode pelaporan tahunan terakhir.

k.      Peristiwa atau transaksi lainnya yang apabila tidak disertakan akan membingungkan periode interim berjalan.

Laporan keuangan interim terakhir, misalnya laporan keuangan interim triwulan keempat, tidak perlu disusun karena pada dasarnya laoran keuangan tersebut dapat digantikan dengan laporan keungan tahunan. Dalam hal laporan keuangan interim triwlan keempat jika tetap ingin diterbitkan, maka penerbitannya dilakukan bersamaan dengan penerbitan laporan keuagan tahunan. Disamping itu, isi dari laporan keuangan interim triwulan keempat harus merupakan selisih dari laporan keuangan tahunan dengan laporan keuangan sebelumnya pada tahun yang bersangkutan  

Entitas menyajikan laba per saham dalam laporan keuangan yang menyajikan komponen laba rugi untuk periode interim. Bila entitas menyajikan laporan laba rugi terpisah dengan pendapatan komprehensif lainnya, maka laba per saham disajikan dalam laporan laporan laba rugi.

7.        Pengakuan dan Pengukuran

PSAK 3 mensyaratkan suatu perusahaan untuk menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dalam laporan keuangan interimnya sebagaimana kebijakan yang diterapkan dalam laporan keuangan tahunannya. Namun, untuk perubahan kebijakan akuntansi yang dilakukan setelah tanggal laporan keuangan terkini yang akan tercemin dalam laporan keuangan tahunan berikutnya, maka kebijakan akuntansi yang baru tersebut harus diterapkan untuk laporan interim di tahun berjalan. Hal ini demi untuk menjaga konsistensi antara laporan keuangan interim tahun berjalan dengan laporan keuangan tahun berikutnya.

PSAK 3 mensyaratkan bahwa pengukuran untuk tujuan laporan keuangan interim harus dilakukan dengan dasar periode awal tahun buku sampai dengan periode interim terakhir yang dilaporkan, karena laporan keuangan interim adalah bagian dari laporan keuangan tahunannya yang lebih luas dan juga agar frekuensi pelaporan interim suatu perusahaan (semesteran atau triwulanan) tidak memengaruhi pengukuran hasil tahunannya.

Selanjutnya menetapkan bahwa pendapatan yang diterima secara musiman, berulang, atau berkala dalam satu tahun buku tidak diantisipasi atau ditangguhkan pada tanggal interim jika antisipasi atau penangguhan tidak akan sesuai pada akhir tahun buku perusahaan tersebut, sedangkan beban yang terjadi secara tidak beraturan selama tahun buku harus diantisipasi atau ditangguhkan untuk tujuan pelaporan interim, jika hanya jika, hal tersebut adalah tepat untuk mengantisipasi  atau menangguhkan jenis beban tersebut pada akhir tahun buku.

Dalam laporan interim harus mengakui perubahan estimasi year to date dan bisa saja estimasi itu berbeda dengan laporan keuangan interim sebelumnya tahun tersebut. Namun prinsip pengakuan asset, liabilities, pendapatan, beban harus sesuai dengan laporan keuangan tahunan.

Contoh: PT. A dengan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember, menyusun laporan keuangan interim triwulanan. Kontrak kerja antara perusahaan dan karyawan mendapatkan gaji ke13, dan bonus tambahan diskresioner yang bergantung pada laba perusahaan untuk tahun tertentu. Dalam contoh ini, perusahaan harus mengakui (accured) jumlah proposional gaji ke-13, tetapi tidak bonus diskresionernya dalam setiap laporan keuangan triwulan.

PSAK 3 menyarankan berkenaan dengan valuasi persediaan dan biaya litbang agar pengukuran periode interim dilakukan seolah-olah setiap periode interim berdiri sendiri sebagai periode pelaporan independen.

Contoh:   PT. B dengan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember, menyajikan laporan keuangan interim triwulanan. Pada tanggal 30 September 2012, perusahaan mengestimasi bahwa nilai realisasi neto dari sejumlah persediaan adalah lebih rendah dari harga perolehannya. Dalam contoh ini, bahkan jika perusahaan tersebut mengestimasi realisasi neto persediaaan diatas biaya perolehan pada akhir tahun, perusahaan ini diwajibkan untuk melakukan penurunan nilai persediaan tersebut ke nilai realisasi bersihnya dan mengakui kerugian pada laporan interim triwulan ke tiganya. Namun yang perlu diperhatikan bahwa perlakuan diatas tidak sejalan dengan teori integral. Diasumsikan bahwa persediaan itu masih dimiliki sampai 31 Desember 2012, dan hingga pada tanggal tersebut, nilai realisasi neto persediaan diestimasi lebih tinggi dari biaya perolehannya. Dalam contoh ini, kerugian yang dihapus bukukan dalam laporan keuangan interim triwulan ketiga harus dibalikkan dan persediaan tersebut disajikan pada harga aslinya dalam laporan keuangan tahunan ditahun 2012.

PSAK 3 menetapkan bahwa prosedur pengukuran yang digunakan dalan laporan keuangan interim harus dibuat untuk menjamin bahwa informasi yang dihasilkan adalah andal serta pengungkapan yang sesuai untuk informasi keuangan material yang relevan untuk memahami posisi atau kinerja keuangan perusahaan diungkapkan secara memadai.

Contoh: guna menyusun laporan keuangan interim, tidaklah perlu untuk melakuakan perhitungan fisik perseediaan secara keseluruhan, jika nilai persediaan dapat diestimasikan secara andal dengan menggunakan teknik (metode) estimasi.

PSAK 3 juga menetapkan bahwa jika estimasi jumlah yang dilaporkan dalam satu periode interim diubah secara signifikan selama periode interim terakhir, sifat dan jumlah perubahan tersebut harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan tahunan untuk tahun buku tersebut.

PSAK 3 menetapkan perubahan dalam kebijakan akuntansi harus dijelaskan dengan menyatakan kembali laporan keuangan periode interim sebelumnya dari tahun buku berjalan dan periode interim komparatif dari tahun buku sebelumnya. Hal ini untuk menjamin bahwa kebijakan akuntansi tertentu diterapkan pada kelompok transaksi tertentu untuk keseluruh tahun buku yang bersangkutan.  Dalam permasalahan materialitas PSAK 3 menetapkan bahwa dalam memutuskan bagaimana cara mengakui, mengukur, mengklasifikasi, atau mengungkapkan unsur untuk tujuan pelaporan keuangan interim, maka materialitas harus dinilai terkait dengan data keuangan periode interim.

C.                Pelaporan Emitem Beproses IPO dan Laporan yang Harus Disiapkan Untuk IPO

1.                  Pengertian Initial Public Offering (IPO)

Penawaran umum perdana atau Initial Public Offering (IPO) merupakan salah satu tahapan terpenting dalam proses perusahaan untuk menuju pasar modal atau go public. IPO merupakan Pasar Perdana bagi suatu perusahaan untuk menawarkan efeknya (saham, obligasi, dan surat-surat berharga lainnya) kepada publik. Bagi suatu perusahaan (Eminten) IPO secara financial merupakan saran untuk memproleh modal untuk pengembangan bisnis perusahaan dan sarana lainnya sebagai parameter bahwa perusahaan tersebut telah menjalankan keterbukaan dalam pengelolaan perusahaan perusahaan yang dampaknya dapat memperoleh citra perusahaan. Pengaturan IPO sendiri diatur dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2007 mengenai Penanaman Modal yang ditetapkan pada tanggal 26 April 2007 (Sebagai pengganti Undang-Undang No. 8 tahun 1985 tentang Pasar Modal) dan Keputusan Menteri Keuangan serta peraturan-peraturan yang di keluarkan oleh BAPEPAM dan Bursa Efek.

2.                  Proses IPO (Penawaran Umum Perdana)

Dalam proses IPO (Proses Emisi), Emiten harus menempuj serangkaian tahap yang cukup panjang. Secara garis bedar peruses IPO dapat dibagi menjadi 3 tahapan yaitu: sebelum emisi, selama emisi dan sesudah emisi

1)               Sebelum Emisi

a. Persiapan emisi efek

Sebelum emisi, rencana manajemen perusahaan mencari dana melalui go public mesti dibawa ke rapat umum pemegang saham (RUPS) atau rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPS-LB) untuk dimintakan persetujuan. Setelah persetujuan diperoleh, emiten kemudian harus mencari dan menunjuk pihak-pihak tertentu untuk menjamin emisi dan membantu menyiapkan kelengkapan dokumen emisi.

Pihak-pihak yang terlibat tersebut meliputi perusahaan efek, profesi penunjang dan lembaga penunjang. Perusahaan efek dapat pula berfungsi sebagai penjamin pelaksana emisi, penjamin emisi, sekaligus agen penjual.

Profesi penunjang yang diperlukan mencakup

·  Akuntan publik (Auditor Independen) untuk melakukan audit atas laporan keuangan 2 tahun terakhir

·  Notaris untuk melakukan perubahan atas Anggaran Dasar, membuat akta-akta perjanjian dalam rangka penawaran umum dan juga notulen-notulen rapat

·  Konsultan hukum untuk memberikan pendapat dari segi hukum

Lembaga-lembaga penunjang yang berperan antara lain

·      Wali amanat sebagai wali dari kepentingan investor (untuk emisi obligasi)

·      Penanggung (Guarator)

·      Biro Administrasi efek

·      Kustodian untuk tempat penitipan harta.

Persiapan dokumen emisi sendiri teridiri dari surat pengantar pernyataan terdaftar; prospektus lengkap, iklan, brosur, edaran; dokumen lain yang diwajibkan; rencana jadwal emisi; konsep surat efek; laporan keuangan; rencana penggunaan dana yang dirinci per tahun; proyeksi jika dicantumkan dalam prospektus; legal audit; legal opinion; riwayat hidup komisaris dan direksi; perjanjian penjamin emisi; perjanjian agen penjualan; perjanjian penanggungan (untuk emisi obligasi); perjanjian perwaliamanatan (untuk emisi obligasi); perjanjian dengan bursa efek; kontrak pengelolaan saham; kesanggupan emiten untuk menyerahkan semua laporan yang diwajibkan perundang-undangan pasar modal, dan informasi lainnya yang bukan bagian dari pernyataan pendaftaran yang diminta BAPEPAM.

b.   Pendaftaran Pernyataan Emisi

Setelah semua dokumen yang diperlukan untuk emisi telah lengkap, emiten mengadakan kontrak pendahuluan dengan bursa efek dan menandatangani perjanjian-perjanjian emisi. Khusus penawaran obligasi atau efek hutang lainnya emiten harus mendapatkan terlebih dahulu peringkat dari lembaga pemeringkat efek. Barulah kemudian emiten bersama penjamin emisi menyampaikan pernyataan pendaftaran beserta dokumen-dokumen kepada Bapepam, sekaligus melakukan ekspose terbatas di Bapepam.

Di Bapepam semua dokumen emisi yang telah diterima diperiksa kelengkapannya dan juga dievaluasi, baik dari segi kelengkapannya, kecukupan, kejelasan informasi, keterbukaan, maupun aspek hukum, akuntansi, keuangan dan manajemen. Dalam waktu maksimum 45 hari kerja jika Bapepam tidak menyampaikan komentar, permintaan perubahan/tambahan informasi maka pernyataan pendaftaran emiten dianggap efektif

2)             Selama Emisi

a.    Selama masa penawaran efek

Pada tahap ini, emiten melakukan aktivitas penawaran efek pada pasar perdana yang sering disebut IPO (Initial Public Offering), melaksanakan penjualan saham perdana, sampai mencatat efek yang di lepas ke public ke Bursa Efek sehingga Investor dapat memperjualbelikan efek yang dimilikinya. Selama masa periode emisi dibedakan menjadi periode pasar perdana dan pasar sekunder

b.   Penawaran umum efek

Periode pasar perdana, mencakup periode mulai dari efek ditawarkan kepada pemodal oleh sindikasi penjamin emisi melalui para agen penjual yang ditunjuk, penjatahan oleh sindikasi penjamin emisi dan emiten, hingga penyerahan efek kepada investor. Jadi sesudah Bapepam menyatakan pernyataan pendaftaran efektif, emiten mulai menyediakan prospectus lengkap untuk publik dan calon pembeli dan memuat prospectus ringkas tersebut dalam sebuah surat kabar harian atau lebih yang berbahasa Indonesia dan tersebar secara nasional. Pemasangan prospectus ringkas tersebut dilakukan tiga hari kerja sebelum masa penawaran umum agar calon pembeli dapat mempelajari terlebih dahulu penawaran emiten.

Pada masa penawaran umum, calon investor yang tertarik dapat mulai mengajukan pesanan kepada penjamin emisi melalui agen penjualan yang ditunjuknya. Masa ini berlangsung tiga hari kerja dan selesai 60 hari setelah efektifnya pernyataan pendaftaran. Berakhirnya masa penawaran disusul dengan penjatahan efek. Penjatahan efek adalah pengalokasian efek para investor sesuai dengan jumlah yang tersedia. Jika kemudian ternyata jumlah permintaan efek selama masa penawaran umum melebihi jumlah efek yang ditawarkan, diadakan penjatahan khusus oleh manajer penjatahan.

Masa penjatahan berjalan hingga 6 hari kerja setelah berakhirnya masa penawaran. Efek yang sudah dialokasikan kemudian diserahkan kepada investor dala bentuk surat saham kolektif. Dimana sertifikat tersebut sudah harus tersedia paling lambat 3 hari kerja sebelum pencatatan.

c.    Pencatatan efek di bursa

Periode pasar sekunder yaitu periode pencatatan efek di bursa sampai perdagangan sekunder dimulai. Bapepam mensyaratkan bahwa pencatatan harus dilaksanakan selambat-lambatnya 90 hari sesudah dimulainya masa penawaran umum atau 30 hari sesudah ditutupnya masa penawaran umum tersebut, tergantung mana yang lebih dahulu.

Persyaratan pencatatan saham

·  Laporan keuangan diaudit akuntan terdaftar di Bapepam dengan pendapat Wajar Tanpa  Kualifikasi (WTK) untuk tahun buku terakhir.

·  Minimal jumlah saham yang dicatatkan sebanyak 1 juta saham

·  Jumlah pemegang saham minimal 200 pemodal

·  Emiten wajib mencatatkan seluruh sahamnya yang telah ditempatkan dan distor penuh sepanjang tidak bertentangan dengan kepemilikan asing (maksimal 49% dari jumlah saham yang tercatat di bursa)

3)             Sesudah Emisi

a.    Pelaporan emisi efek

Sesudah efek diperdagangkan di pasar sekunder, emiten diwajibkan memberikan pelaporan kepada BEI dan BAPEPAM. Pelaporan kepada kedua Institusi ini terdiri dari tiga jenis

1)                       Laporan rutin yaitu berupa laporan keuangan tahunan, laporan keuangan tengah tahunan atau laporan triwulanan (laporan keuangan interim). Laporan rutin kepda BAPEPAM tidak hanya meliputi laporan keuangan saja tetapi juga mencakup beberapa laporan lainnya, seperti laporan penggunaan dana hasil emisi

2)                       Laporan berkala yaitu laporan mengenai terjadinya setiap kejadian penting dan relevan

3)                       Laporan lainnya, yaitu mencakup laporan mengenai perubahan anggaran dasar, rencana RUPS/RUPSLB, perubahan susunan direksi dan komisaris, dan mengenai penyimpangan proyeksi yang dipublikasikan lebih dari 10%.

Seluruh laporan yang disampaikan emiten kepada bursa akan dipublikasikan kepada para investor melalui pengumuman di lantai bursa maupun melalui papan informasi. Dengan demikian investor, terutama investor publik, sebagai pihak yang tidak memiliki akses langsung kepada emiten, dapat mengetahui perkembangan performa emiten sehingga dapat mengambil tindakan yang menguntungkan bagi kegiata investasinya.

3.             Peraturan Bapepam LK Untuk IPO

Peraturan-Peraturan Bapepam LK yang Mengatur Mengenai IPO yaitu IX. A. 1-14 dan IX.C.1-11

1)             Peraturan Nomor IX.A.1 mengenai ketentuan umum pengajuan pernyataan pendaftaran persyaratan penyampaian pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum (IPO) oleh Emiten atau Perusahaan Publik

2)             Peraturan Nomor IX.A.2 mengenai tata cara pendaftaran dalam rangka penawaran umum  (IPO)

3)             Peraturan Nomor IX.A.3 mengenai Tata cara untuk meminta perubahan dan atau tambahan informasi atas pernyataan pendaftaran (IPO)

4)             Peraturan Nomor IX.A.4 mengenai Prosedur penangguhan penawaran umum

5)             Peraturan Nomor IX.A.5 mengenai Penawaran yang bukan merupakan penawaran umum

6)             Peraturan Nomor IX.A.6 mengenai Pembatasan atas saham yang diterbitkan sebelum penawaran umum

7)             Peraturan Nomor IX.A.7 mengenai Tanggung jawab manajer penjatahan dalam rangka pemesanan dan penjatahan efek dalam penawaran umum

8)             Peraturan Nomor IX. A.8 mengenai Prospektus awal dan info memo

9)             Peraturan Nomor IX.A.9 mengenai Promosi pemasaran efek termasuk iklan, brosur, atau komunikasi lainnya kepada publik

10)         Peraturan Nomor IX. A.10 mengenai Penawaran umum sertifikat penitipan efek Indonesia (Indonesian Depositary Receipt).

11)         Peraturan Nomor IX. A. 11 mengenai Penawaran umum efek bersifat utang dalam denominasi mata uang selain rupiah

12)         Peraturan Nomor IX.A.12 mengenai penawaran umum oleh pemegang saham

13)         Peraturan Nomor IX.A.13 mengenai penerbitan efek syariah

14)         Peraturan Nomor IX.A.14 mengenai akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah di pasar modal

15)         Peraturan Nomor IX.C.1 merupakan pedoman mengenai bentuk dan isi pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum

16)         Peraturan Nomor IX.C. 2 merupakan  pedoman mengenai bentuk dan isi prospectus ringkas dalam penawaran umum

17)         Peraturan Nomor IX.C. 3 merupakan  pedoman mengenai bentuk dan isi prospectus ringkas dalam penawaran umum (peraturan revisi tahun 2000)

18)         Peraturan Nomor IX.C. 4 mengenai pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum reksa dana berbentuk persero

19)         Peraturan Nomor IX.C. 5 mengenai pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif

20)         Peraturan Nomor IX.C. 6 merupakan pedoman bentuk dan isi prospektus dalam rangka penawaran umum reksa dana

21)         Peraturan Nomor IX.C. 7 merupakan pedoman mengenai bentuk dan isi pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum oleh perusahaan menengah atau kecil

22)         Peraturan Nomor IX.C. 8 merupakan pedoman bentuk dan isi prospektus dalam rangka penawaran umum oleh perusahaan menengah atau kecil

23)         Peraturan Nomor IX.C. 9 merupakan pedoman mengenai bentuk dan isi pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum efek beragun asset (Asset Backed Securities)

24)         Peraturan Nomor IX.C. 10 merupakan pedoman bentuk dan isi prospektus dalam rangka penawaran umum efek beragun asset (Asset Backed Securities)

25)         Peraturan Nomor IX.C. 11 mengenai pemeringkatan efek bersifat utang dan/atau sukuk

4.                  Peraturan Bapepam LK Mengenai Penyajian Laporan Keuangan (Peraturan Nomor: VIII.G.7)

Dalam peraturan ini Bapepam LK mengatur mengenai:

1)        Bentuk, isi, dan persyaratan dalam penyajian laporan keuangan yang harus disampaikan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, baik untuk keperluan penyajian kepada masyarakat maupun untuk disampaikan kepada Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam).

2)        Bentuk, isi dan persyaratan dalam penyajian laporan keuangan yang tidak diatur dalam peraturan ini, harus mengikuti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan praktik akuntansi lainnya yang lazim berlaku di Pasar Modal.

3)        Laporan keuangan dalam ketentuan ini adalah sesuai dengan pengertian laporan keuangan yang termuat dalam PSAK yang diterbitkan oleh IAI, yaitu meliputi Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan dan data yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut terbuka dan tersedia untuk publik.

5.        Peraturan Bapepam LK Mengenai Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik dan Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Bagi Emiten atau Perusahaan Publik (Peraturan X.K.2 dan X.K. 6)

1)        Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik (peraturan X.K.2)

a)      Emiten atau perusahaan publik yang telah tercatat di Bursa wajib menyampaikan laporan keuangan berkala, yang dimaksud Laporan Keuangan Berkala adalah laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan tengah tahunan Emiten atau Perusahaan Publik

b)      Emiten atau Perusahaan Publik yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif wajib menyampaikan Laporan Keuangan Berkala kepada Bapepam dan LK paling sedikit 2 (dua) eksemplar, satu diantaranya dalam bentuk asli, dan disertai dengan laporan dalam salinan elektronik (soft copy).

c)      Laporan Keuangan Berkala tersebut merupakan laporan keuangan lengkap yang terdiri dari:

·         laporan posisi keuangan (neraca);

·         laporan laba rugi komprehensif;

·         laporan perubahan ekuitas;

·         laporan arus kas;

·          laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif, jika Emiten atau Perusahaan Publik menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif, membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya; dan

·          catatan atas laporan keuangan.

d)     Bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Efeknya tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan Bursa Efek di negara lain, maka Laporan Keuangan Berkala yang disampaikan kepada Bapepam dan LK wajib memuat informasi yang sama dengan Laporan Keuangan Berkala yang disampaikan kepada otoritas pasar modal di negara lain tersebut, dan paling sedikit memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK yang terkait dengan penyajian dan pengungkapan laporan keuangan.

2)        Penyampaian Laporan Tahunan Bagi Emiten atau Perusahaan Publik (Peraturan No. X.K.6)

a)      Setiap Emiten atau Perusahaan Publik yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan selambat-lambatnya 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir, sebanyak 4 (empat) eksemplar dan sekurang-kurangnya 1 (satu) eksemplar dalam bentuk asli. Laporan tahunan dalam bentuk asli dimaksud adalah laporan tahunan yang wajib ditandatangani secara langsung oleh direksi dan komisaris.

b)      Dalam hal laporan tahunan telah tersedia bagi pemegang saham sebelum jangka waktu 4 (empat) bulan sejak tahun buku berakhir, maka laporan tahunan dimaksud wajib disampaikan kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan pada saat yang bersamaan dengan tersedianya laporan tahunan bagi pemegang saham.

c)      Laporan tahunan wajib tersedia bagi para pemegang saham pada saat panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

d)     Dalam hal Emiten hanya menerbitkan Efek Bersifat Utang, maka kewajiban penyampaian laporan tahunan berlaku sampai dengan Emiten telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Efek Bersifat Utang yang diterbitkannya.

e)      Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menyampaikan laporan tahunan kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebelum menyampaikan laporan keuangan tahunan, maka Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud dikecualikan dari kewajiban menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, sepanjang laporan tahunan dimaksud:

1)      disampaikan sebanyak 6 (enam) eksemplar; dan

2)      sekurang-kurangnya 1 (satu) eksemplar laporan tahunan yang memuat laporan keuangan tahunan dalam bentuk asli.

Dalam hal penyampaian laporan tahunan dimaksud melewati batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala, maka hal tersebut diperhitungkan sebagai keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunan.

6.        Peraturan Bapepam LK mengenai keterbukaan informasi yang harus segera diumumkan kepada publik  (Peraturan Nomor X.K.1)

1)        Setiap Perusahaan Publik atau Emiten yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif, harus menyampaikan kepada Bapepam dan mengumumkan kepada masyarakat secepat mungkin, paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah keputusan atau terjadinya suatu peristiwa, informasi atau fakta material yang mungkin dapat mempengaruhi nilai Efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal.

2)        Informasi atau Fakta Material yang diperkirakan dapat mempengaruhi harga Efek atau keputusan investasi pemodal, antara lain hal-hal sebagai berikut:

a)    Penggabungan usaha, pembelian saham, peleburan usaha, atau pembentukan usaha patungan;

b)    Pemecahan saham atau pembagian dividen saham;

c)    Pendapatan dari dividen yang luar biasa sifatnya;

d)   Perolehan atau kehilangan kontrak penting;

e)    Produk atau penemuan baru yang berarti;

f)     Perubahan dalam pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen;

g)    Pengumuman pembelian kembali atau pembayaran Efek yang bersifat utang;

h)    Penjualan tambahan efek kepada masyarakat atau secara terbatas yang material jumlahnya;

i)      Pembelian, atau kerugian penjualan aktiva yang material;

j)      Perselisihan tenaga kerja yang relatif penting;

k)    Tuntutan hukum yang penting terhadap perusahaan, dan atau direktur dan komisaris perusahaan;

l)      Pengajuan tawaran untuk pembelian Efek perusahaan lain;

m)  Penggantian Akuntan yang mengaudit perusahaan;

n)    Penggantian Wali Amanat;

o)    Perubahan tahun fiskal perusahaan;

D.      Laporan Yang Harus Disiapkan Untuk Right Issues

Right Issues adalah efek yang memberikan hak kepada pemegang saham lama untuk membeli saham baru yang akan dikeluarkan oleh emiten pada proporsi dan harga tertentu. Hak dalam right adalah preemptive right yaitu suatu hak untuk menjaga proporsi kepemilikan saham bagi pemegang saham lama disuatu perusahaan dengan pengeluaran saham baru, right issues muncul ketika penawaran kedua.

1. Bapepam LK menerbitkan lima peraturan untuk right issues yaitu peraturan nomor IX.D.1-IXD5

1)   Peraturan Bapepam LK No. IX.D.1

Dalam peraturan ini dijelaskan pengertian Right Issues (Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu) yaitu  hak yang melekat pada saham yang memungkinkan para pemegang saham yang ada untuk membeli Efek baru, termasuk saham, Efek yang dapat dikonversikan menjadi saham dan waran, sebelum ditawarkan kepada Pihak lain. Hak tersebut wajib dapat dialihkan. Selain itu pengertian Waran yaitu Efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak kepada pemegang Efek untuk memesan saham dari perusahaan tersebut pada harga tertentu untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih sejak diterbitkannya Waran tersebut

Apabila suatu perusahaan yang telah melakukan Penawaran Umum saham atau Perusahaan Publik bermaksud untuk menambah modal sahamnya, termasuk melalui penerbitan Waran atau Efek konversi, maka setiap pemegang saham wajib diberi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atas Efek baru dimaksud sebanding dengan persentase pemilikan mereka.

Jika perusahaan tersebut  mempunyai lebih dari satu jenis saham, dan jika jumlah saham dalam setiap jenis ditambah secara proporsional, maka para pemegang saham yang ada wajib mempunyai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanding dengan persentase pemilikan mereka dalam masing-masing jenis saham.

Jika perusahaan tersebut mempunyai lebih dari satu jenis saham tetapi penambahan hanya terjadi pada satu jenis saham saja, atau jumlah penambahan dari setiap jenis saham tidak sebanding, atau jika Penawaran Umum terdiri dari Efek yang dapat ditukar dengan saham, maka semua pemegang saham wajib mempunyai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanding dengan persentase pemilikan dalam perusahaan. Penawaran Umum dimaksud wajib disetujui oleh pemegang saham yang mewakili sebagian besar saham dalam setiap jenis saham.

Dalam yang menerbitkan Waran, maka jumlah Waran yang diterbitkan dan Waran yang telah beredar tidak melebihi 35% (tiga puluh lima perseratus) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran disampaikan. Dalam hal ini perusahaan tersebut jika bermaksud untuk menambah modal sahamnya melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atau melalui Penawaran Umum Waran atau Efek konversi wajib mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mempertimbangkan dan menyetujui rencana penawaran dimaksud dan menyediakan Prospektus bagi pemegang saham, selambat-lambatnya 28 (dua puluh delapan) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham dilaksanakan. Setiap perubahan atau penambahan informasi mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib tersedia bagi pemegang saham paling lambat pada saat Rapat Umum Pemegang Saham dilaksanakan.

Untuk dapat melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham dalam rangka Penawaran Umum dengan Hak Memesan Efek, perusahaan  atau emiten wajib mengajukan Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukungnya kepada Bapepam dalam bentuk serta mencakup informasi yang ditetapkan untuk Penawaran Umum dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Persyaratan untuk memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ini tidak berlaku jika perusahaan mengeluarkan saham sebagai hasil kapitalisasi dari laba yang ditahan dan atau modal disetor lainnya seperti dividen saham atau saham bonus.

2)        Peraturan Bapepam LK No. IX.D.2

Peraturan ini berisi pedoman mengenai bentuk dan isi pernyataan pendaftaran dalam rangka penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu (Right Issues)

Dokumen-dokumen yang harus disiapkan untuk Right Issues sekurang-kurangnya terdiri dari

a. surat pengantar Pernyataan Pendaftaran;

b. Prospektus; dan

c. dokumen lain yang diperlukan sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran dalam rangka penerbitan hak memesan saham terlebih dahulu.

Dokumen lain tersebut terdiri dari

o    Rencana jadwal Penawaran Umum Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;

o    Perjanjian yang menetapkan pembelian Efek yang tidak dipesan melalui penawaran Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (jika ada);

o    Perjanjian perwaliamanatan (jika ada);

o    Perjanjian penanggungan (jika ada);

o    Informasi penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum sebelumnya;

o    Laporan Keuangan

o    Laporan Akuntan berkaitan dengan laporan keuangan yang disajikan;

o    Menyajikan laporan keuangan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir terdiri dari:

ü   neraca;

ü   laporan laba rugi;

ü   laporan perubahan Ekuitas;

ü   laporan arus kas;

ü   catatan atas laporan keuangan; dan

ü    laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan jika dipersyaratkan, seperti laporan komitmen dan kontinjensi untuk Emiten atau Perusahaan Publik yang bergerak dalam bidang perbankan

Dalam hal efektifnya Pernyataan Pendaftaran melebihi 180 (seratus delapan puluh) hari dari laporan keuangan terakhir, maka laporan keuangan tahunan terakhir harus dilengkapi dengan laporan keuangan interim yang telah diaudit, sehingga jangka waktu antara tanggal efektif Pernyataan Pendaftaran dan tanggal laporan keuangan interim tidak melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari;

d. surat dari Akuntan (comfort letter) sehubungan dengan perubahan keadaan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan yang diaudit oleh Akuntan;

e. surat pernyataan dari Emiten atau Perusahaan Publik di bidang akuntansi;

f. keterangan lebih lanjut tentang prakiraan dan atau proyeksi, jika dicantumkan dalam Prospektus;

g. kebijakan dividen serta riwayat pembayaran dividen;

h. laporan pemeriksaan dan pendapat dari segi hukum (sehubungan dengan perubahan yang terjadi setelah tanggal dikeluarkannya pendapat hukum sebelumnya dan hal yang berkaitan dengan penggunaan dana hasil Penawaran Umum);

i. surat pencabutan pembatasan-pembatasan (negative covenant) yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham publik dari kreditur. Dll

3)        Peraturan Bapepam LK No. IX.D.3

Peraturan ini berisi pedoman mengenai bentuk dan isi prospectus dalam rangka penerbitan hak memesan efek terlebih

a)        Suatu Prospektus harus mencakup semua rincian dan Informasi atau Fakta Material mengenai Penawaran Umum dari Emiten atau Perusahaan Publik, yang dapat mempengaruhi keputusan pemodal, yang diketahui atau layak diketahui oleh Emiten atau Perusahaan Publik. Prospektus harus dibuat sedemikian rupa sehingga jelas dan komunikatif. Fakta-fakta dan pertimbanganpertimbangan yang paling penting harus dibuat ringkasannya dan diungkapkan pada bagian awal Prospektus. Urutan penyampaian fakta pada Prospektus ditentukan oleh relevansi fakta tersebut terhadap masalah tertentu, bukan urutan sebagaimana dinyatakan pada peraturan ini.

b)        Emiten atau Perusahaan Publik harus berhati-hati apabila menggunakan foto, diagram, atau tabel pada Prospektus, karena bahan-bahan tersebut dapat memberikan kesan yang menyesatkan kepada masyarakat. Emiten atau Perusahaan Publik juga harus menjaga agar penyampaian informasi penting tidak dikaburkan dengan informasi yang kurang penting yang mengakibatkan informasi penting tersebut terlepas dari perhatian pembaca.

c)        Emiten atau Perusahaan Publik dapat melakukan penyesuaian atas pengungkapan Informasi atau Fakta Material tidak terbatas hanya pada Informasi atau Fakta Material yang telah diatur dalam ketentuan ini. Pengungkapan atas Informasi atau Fakta Material tersebut harus dilakukan secara jelas dengan penekanan yang sesuai dengan bidang usaha atau sektor industrinya, sehingga Prospektus tidak menyesatkan. Emiten atau Perusahaan Publik serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal bertanggung jawab untuk menentukan dan mengungkapkan fakta tersebut secara jelas dan mudah dibaca.

4)        Peraturan Bapepam LK No. IX.D.4

Peraturan ini mengatur mengenai penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih

a)        Emiten atau Perusahaan Publik dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham, sepanjang ditentukan dalam anggaran dasar, dengan ketentuan sebagai berikut:

1)        jika dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, penambahan modal tersebut sebanyak-banyaknya 5 % (lima perseratus) dari modal disetor; atau

2)        jika tujuan utama penambahan modal adalah untuk memperbaiki posisi keuangan perusahaan yang mengalami salah satu kondisi sebagai berikut:

ü   Bank yang menerima pinjaman dari Bank Indonesia atau lembaga pemerintah lain yang jumlahnya lebih dari 200% (dua ratus perseratus) dari modal disetor atau kondisi lain yang dapat mengakibatkan restrukturisasi bank oleh instansi Pemerintah yang berwenang;

ü   Perusahaan selain bank yang mempunyai modal kerja bersih negatif dan mempunyai kewajiban melebihi 80% (delapan puluh perseratus) dari aset perusahaan tersebut pada saat RUPS yang menyetujui penambahan modal; atau

ü   perusahaan yang gagal atau tidak mampu untuk menghindari kegagalan atas kewajibannya terhadap pemberi pinjaman yang tidak terafiliasi dan jika pemberi pinjaman tersebut atau pemodal tidak terafiliasi menyetujui untuk menerima saham atau obligasi konversi perusahaan untuk menyelesaikan pinjaman tersebut.

5)        Peraturan Bapepam LK No. IX.D.5

Peraturan ini memuat mengenai saham bonus

Saham Bonus adalah saham yang dibagikan secara cuma-cuma kepada pemegang saham berdasarkan jumlah saham yang dimiliki, pembagian Saham Bonus harus proporsional dengan kepemilikan saham dari setiap pemegang saham. Pelaksanaan pembagian Saham Bonus harus telah selesai dilakukan selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari setelah pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pembagian Saham Bonus tersebut.

Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan kepada Bapepam laporan penjatahan Saham Bonus yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam sebanyak 2 (dua) eksemplar selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah pembagian Saham Bonus dilaksanakan. Saham Bonus yang merupakan Dividen Saham, berasal dari kapitalisasi Saldo Laba. Saham Bonus yang bukan merupakan Dividen Saham, berasal dari kapitalisasi:

a.         Agio Saham; dan atau

b.         unsur ekuitas lainnya.

Jumlah saham yang dibagikan dalam rangka Saham Bonus yang merupakan Dividen Saham ditentukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

a.         Dalam hal harga pasar saham pada penutupan perdagangan 1 (satu) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham di bawah nilai nominal saham, maka jumlah saham yang dibagikan ditentukan berdasarkan sekurang-kurangnya pada nilai nominal saham.

b.         Dalam hal harga pasar saham sama atau lebih tinggi dari nilai nominal saham, maka jumlah saham yang dibagikan ditentukan berdasarkan harga pasar saham pada penutupan perdagangan 1 (satu) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham.

Pembagian Saham Bonus hanya dapat dilaksanakan apabila asal Saham Bonus tersebut telah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam. Dalam hal Saham Bonus berasal dari kapitalisasi Agio Saham maka nilai yang dapat dikapitalisasi adalah jumlah Agio Saham setelah dikurangi biaya emisi Efek ekuitas.

Emiten atau Perusahaan Publik atau pelaku Pasar Modal lainnya dalam hubungan dengan para pemodal dilarang memberikan informasi yang menyesatkan mengenai rencana pembagian Saham Bonus oleh Emiten atau Perusahaan Publik tertentu. Jumlah saham yang dibagikan dalam rangka Saham Bonus yang bukan merupakan Dividen Saham ditentukan berdasarkan nilai nominal saham.

2. Peraturan PSAK 56 Laba Per Saham (LPS)

1)                  Saham Bonus

Ketika suatu entitas menerbitkan saham tambahan selam tahun bersangkutan dalam bentuk saham bonus, jumlah saham beredar untuk perhitungan laba per saham disesuaikan secara retroaktif untuk penerbitan saham bonus tersebut, jika LPS (Laba Per Saham) tahun sebelumnya ditunjukkan sebagai angka perbandingan jumlah saham yang beredar juga disesuaikan seolah-olah penerbitan bonus dilakukan di hari pertama tahun sebelumnya.

Contoh

PT.C dikelola pada tahun 2005 dengan modal saham sebanyak 100.000.000 saham biasa yang dibayar penuh, yang masing-masing bernilai Rp.1000. Akhir tahun akuntansinya 31 Desember setiap tahunnya. Anggaplah PT. Mendeklarasikan dan menerbitkan saham bonus sebesar 1 untuk 10 (yaitu. 10.000.000 saham bonus) pada 1 Oktober 2008

Demi kepentingan perhitungan LPS tahun 2008, penerbitan saham bonus sebanyak 10.000.000 dianggap telah diterbitkan 1 Januari 2008. Selain itu, demi kepentingan penyajian LPS tahun 2007 sebagai angka pebanding, saham bonus telah dianggap telah diterbitkan pada 1 Januari 2007.

Jumlah saham biasa yang beredar untuk tahun 2008 (dan tahun 2007 jika LPS tahun 2007 akan disajikan sebagai angka pembanding) =100.000.000 saham yang beredar selama 12 bulan plus 10.000.000 saham bonus = 110.000.000 saham

Jika saham bonus diterbitkan berkenaan dengan saham baru yang diterbitkan selama tahun bersangkutan, maka saham bonus tersebut akan dianggap di terbitkan pada tanggal penerbitan saham baru tersebut selama tahun yang bersangkutan. Jika saham bonus diterbitkan setelah tanggal pelaporan keuangan tetapi sebelum diterbitkannya laporan keuangan, perhitungan LPS untuk periode tersebut dan periode-periode sebelumnya harus berdasarkan saham yang baru.

2)                  Hak Beli Saham (Right Issues)

Ketika suatu entitas menerbitkan hak untuk mebeli saham pada angka yang kurang dari harga pasar penuh, hak beli saham ini setara dengan penawaran publik pada harga pasar plus terbitan bonus. Unsur bonus dalam hak beli saham dapat dihitung setara dengan selisih antara harga pasar dengan hak dan harga pasar tanpa hak. Harga dengan hak adalah harga pasar dari saham pada hari terakhir saham tersebut diperjual belikan dengan hak. Harga tanpa hak adalah harga teoritis yang dapat ditentukan dengan

(Jumlah saham sebelum hak beli saham x harga dengan hak) + (jumlah saham yang diterbitkan berdasarkan hak beli saham x harga pelaksana): jumlah saham setelah hak beli saham

Contoh:

PT. C memiliki 40.000.000 saham beredar dengan mengeluarkan hak beli saham pada harga Rp. 5.500/lbr, dengan ketentuan saham 1 untuk 4 (yaitu tambahan 10.000.000 saham) pada harga pelaksana sebesar Rp. 3000/saham.

Dalam kasus ini harga tanpa hak saham secara teoritis dihitung

(40.000.000 x Rp. 5500) + (10.000.000 x Rp. 3000)             =          Rp. 50.000                                          (40.000.000 + 10.000.000)

Jumlah saham bonus nasional dalam hak beli saham dapat ditentukan

{(jumlah saham sebelum hak beli x (harga dengan hak-harga tanpa hak)} : harga tanpa hak

Contoh:

dari ilustrasi diatas :     4000.000 x (Rp.5500 – Rp.5000)      =          4000.000

Rp. 5000

Saham bonus yang diakibatkan hak beli saham juga harus disesuaikan secara reoaktif

Berdasarkan contoh diatas, anggap bahwa PT. C menerbitkan hak beli saham pada 31 Maret 2008 maka, terbitan bonus harus disesuaikan secara reoaktif seolah-olah dilakukan pada tanggal 1 januari 2008 = 4000.000 x 3/12 = 1000.000.

Untuk menghitung jumlah saham yang beredar dapat dihitung dengan:

Harga dengan hak yang sebenarnya

Harga tanpa hak teoritis

Jika LPS tahun-tahun sebelumnya disajikan sebagai angka pebanding dalam laporan keuangan tahun berjalan, LPS-LPS tersebut juga harus disesuaikan untuk unsure bonus dalam hak beli saham tahun berjalan. LPS-LPS tahun sebelumnya dapat disesuaikan dengan menghitung kembali jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar.

E.       Kasus Pengungkapan Informasi Material-Perusahaan Gas Negara (PT. PGN)

Kasus yang dialami oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk di indikasi bermula dari jatuhnya penjualan saham perusahaan tersebut dibursa efek dimana terjadi penurunan secara signifikan harga saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk di Bursa Efek Jakarta, yaitu dari Rp 9.650,00 (harga penutupan pada tanggal 11 januari 2006) menjadi Rp 7.400,00 per lembar saham pada tanggal 12 januari 2007. Adanya dugaan insider trading pada kasus ini karena Jatuhnya harga saham tersebut dilihat tidak wajar, karena merujuk pada harga sebelumnya Rp 9.650,00 berarti telah jatuh sebanyak 23,36%. Melihat dengan jatuhnya harga saham dalam penjualan dibursa efek, patut diduga bahwa adanya kesalahan atau pun kesengajaan dalam hal transaksi yang dilakukan oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Kala itu, saham PGN merosot hingga 23,36% atau Rp 2.250 menjadi Rp 7.400 dibandingkan posisi sebelumnya di Rp 9.650. sebanyak 186,2 juta saham ditransaksikan.

Selain itu pada masa periode tersebut, yaitu 12 September 2006 sampai dengan 11 Januari 2007 terdapat adanya perdagangan saham yang dilakukan oleh para pihak orang dalam perusahaan.  Selain dugaan terjadinya praktek haram insider trading pada transaksi saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk, terdapat juga indikasi terjadinya pelanggaran prinsip keterbukaan informasi. PT. Gas Negara Tbk pada saat penjualan dibursa efek. Penurunan harga saham yang signifikan tersebut sangat erat hubungannya dengan siaran pers yang dilakukan manajemen PT Perusahaan Gas Negara Tbk sehari sebelum (11 januari 2007). Dalam siaran pers tersebut dinyatakan bahwa terjadi koreksi atas rencana besarnya volume gas yang akan dialirkan, yaitu mulai dari (paling sedikit) 150 MMSCFD menjadi 30 MMSCFD. Dan terdapat Pernyataan bahwa tertundanya gas in yang semula akan dilakukan pada akhir Desember 2006 tertunda menjadi Maret 2007.

Penundaan proyek komersialisasi pemipaan gas PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) dari Sumatra Selatan sampai Jawa Barat dan yang membuat informasi ini berhubungan erat dengan kasus anjloknya harga saham PGN, yaitu manajemen PT Perusahaan Gas Negara Tbk baru menjelaskan penundaan komersialisasi gas pada 11 Januari 2007, padahal informasi tentang adanya penundaan tersebut sebenarnya sudah diketahui oleh manajemen PT Perusahaan Gas Negara Tbk sejak tanggal 12 September 2006 (informasi tentang penurunan volume gas) dan sejak tanggal 18 Desember 2006 (informasi tentang tertundanya gas in). Ada dugaan bahwa beberapa pelaku pasar telah mengetahui informasi penting mengenai penundaan komersialisasi gas tersebut sebelum diumumkan secara resmi oleh manajemen PT Perusahaan Gas negara Tbk.

Dalam arti lain, tidak semua pelaku pasar mengetahui informasi penting tersebut. Sehingga bagi mereka yang mengetahui informasi penting tersebut, langsung mengambil langkah yang dapat menguntungkan mereka sendiri, dengan menjual saham PGN lebih dulu dibanding investor lainnya. Puncaknya pada tanggal 12 Januari 2007, para investor lainnya ikut-ikutan menjual saham PGN secara besar-besaran, yang mengakibatkan jatuhnya harga saham PGN 23,36% dari harga Rp 9.650,00 menjadi Rp 7.400,00.

Badan Pengawas Pasar Modal dan lembaga Keuangan (Bapepam-LK) mengumumkan hasil pemeriksaan terhadap pelanggaran peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal yang di lakukan oleh PT Perusahaan Gas Negara (persero) Tbk. (PT PGN), sebagai berikut:

1. Bapepam-LK telah melakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan pihakpihak terkait dengan pelanggaran pasal 86 undang-undang pasar modal dan  Peraturan Nomor X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi yang harus segera diumumkan kepada publik yang dilakukan oleh PT PGN dan tentang pemberian keterangan yang secara material tidak benar sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 Undang-undang Pasar Modal.

2. Atas pelanggaran Pasal 86 Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Nomor X.K.1 dan pelanggaran Pasal 93 Undang-undang Pasar Modal yang dilakukan oleh PT PGN ditemukan bukti-bukti sebagai berikut :

a. Terdapat keterlambatan pelaporan keterbukaan informasi atas penundaan proyek pipanisasi yang dilakukan oleh PT PGN sebanyak 35 hari

b. Terdapat pemberian keterangan yang secara material tidak benar, yakni memberikan keterangan tentang rencana volume gas yang dapat dialirkan melalui proyek SSWJ yang tidak sesuai dengan fakta bahwa telah terjadi perubahan awal tersebut. Fakta tersebut telah diketahui atau sepatutnya diketahui oleh direksi yang seharusnya disampaikan saat keterangan itu diberikan kepada publik

3. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Bapepam-LK menetapkan:

a. Sanksi denda sebesar Rp 35.000.000,00 kepada PT Perusahaan Gas Negara Tbk atas pelanggaran Pasal 86 Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Nomor X.K.1 ;

b. Sanksi denda sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Direksi PT PGN yang menjabat pada periode bulan juli 2006 atas pelanggaran pemberian keterangan yang secara material tidak benar sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 Undang-undang Pasar Modal.

                      

Daftar Referensi

Hans, Rosita, Merliyana dan Sylvia Veronica Siregar. Akuntansi Keuangan SAK Bersarkan Berbasis IFRS. Jakarta: Salemba Empat, 2012.

Ng Eng Juan dan Ersa Tri Wahyuni. Panduan Praktis Standar Akuntansi Keuangan Berbasis IFRS. Jakarta: Salemba Empat, 2012.

www.bapepam.go.id diakses 14 April 2012